Dongeng Tanggap Bencana

Tulisan ini dimuat di koran BAROMETER 23 Februari 2014

Indonesia waspada bencana. Itulah kata-kata yang sering terdengar beberapa minggu terakhir ini. Berbagai bencana alam menampar bangsa Indonesia. Dari banjir dan tanah longsor yang terjadi di daerah Kudus dan Pati, hingga gempa yang menggoncang beberapa kabupaten di Jawa bagian selatan. Semua itu perlu segera ditanggapi.

Indonesia adalah negara besar yang memiliki kekayaan luar biasa. Jika direnungi seharusnya rakyat Indonesia bisa kaya dengan harta yang telah dititipkan Tuhan. Namun, banyak diantara kita yang kurang menyukuri nikmat hingga berbuat kerusakan. Seperti membakar hutan, menebangi hutan secara liar, penggalian tambang tanah dan pasir tanpa perhitungan, dan berbagai kerusakan lainnya.

Tidak salah jika kejadian demi kejadian yang terjadi mengingatkan kita pada lirik lagu Ebiet G Ade “Mungkin Tuhan mulai bosan, melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Mungkin alam mulai enggan bersahabat dengan kita, coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang”. Sebuah refleksi kecil dari perbaikan yang harus sedini mungkin dilaksanakan.

Pembelajaran sejak dini sangat penting dilakukan. Khususnya ketika anak-anak masih duduk di bangku PAUD dan SD. Saat-saat ketika mereka pada fase usia emas (golden age), memberikan peluang bagi insan pendidik untuk menanamkan karakter-karakter positif. Salah satu bentuk karakter yang dapat dikembangkan adalah mencintai alam melalui dongeng tanggap bencana.

Dongeng Tanggap Bencana

Mengapa harus dongeng? Dongeng merupakan salah satu bentuk sastra yang sangat diminati anak-anak. Jika selama ini anak lebih banyak mendengar tokoh si Kancil, Cinderella, dan Putri Salju. Maka, sekarang saatnya guru menggalakkan dongeng bertokoh lokal yang mencintai alam sekitar.

Selama ini anak sudah dikenalkan dengan berbagai bencana alam yang sering dialami negara Indonesia. Materi ini banyak terselipkan pada mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH), Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), maupun Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Tapi, upaya agar siswa lebih tanggap terhadap bencana tersebut kurang begitu jelas. Maka, perlu inovasi agar siswa semakin paham dan mampu menerapkan pada kehidupan nyata.

Konsep mengenal, menanggapi, dan mencegah perlu diketahui siswa. Kenal, Tanggap, Cegah (TTC) adalah solusi yang ditawarkan penulis agar siswa lebih memahami materi yang tidak hanya sekadar konsep. Agar siswa lebih senang mempelajari materi ini, guru menggunakan dongeng sebagai alat. Dongeng memang bukan satu-satunya alat untuk menanamkan suatu konsep kepada siswa. Tapi melalui dongeng, siswa akan mengenal banyak hal yang belum mereka pahami.

Dongeng sangat digemari anak-anak. Menyenangkan, imajinatif, dan menginspirasi adalah beberapa sifat dongeng. Apalagi jika guru yang bersangkutan mampu mendalami peran saat menceritakan. Anak yang tertarik tentu akan lebih mudah mengambil nilai  cerita dibandingkan hanya memberikan materi tiada henti. Secara bergantian, anak diajak membaca dan mendramakan dongeng di depan kelas.

Topik yang dipilih guru dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar anak. Guru menganalisis bencana alam apa yang sangat mungkin terjadi di daerah tersebut. Anak diajak berwaspada diri sendiri dan keluarga. Setelah memilih cerita, guru menyiapkan teks dongeng yang kemudian dibagikan kepada anak. Akan lebih bagus jika guru mampu menyisipkan gambar pada teks tersebut.

Langkah Nyata

Dongeng yang ditawarkan penulis pada pembelajaran ini tidak sama dengan dongeng-dongeng seperti biasanya. Selain isi ceritanya yang bersifat kontekstual. Dongeng ini juga berlanjut pada usaha preventif menanggulangi bencana. Sebagai contoh, siswa diajak menanam pohon dan membuang sampah sesuai isi cerita. Siswa akan lebih senang jika dirinya disamakan dengan tokoh terpuji dari suatu cerita. Dengan identitas tersebut, guru menjadi teladan bagi siswanya.

Selain usaha preventif, dongeng yang disiapkan juga berisi langkah apa yang seharusnya dilakukan siswa ketika tiba-tiba bencana datang. Sebenarnya bentuk ini lebih kepada sosialisasi ringan agar siswa tanggap bencana. Dengan pengetahuan sederhana, tentu hal ini akan sangat bermanfaat bagi siswa jika tiba-tiba bencana itu datang.

Siswa juga perlu tahu cara menanggapi bencana. Sehingga siswa tidak hanya akan bermanfaat bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi orang lain. Meskipun terkesan simpel, tapi dongeng tanggap bencana ini sangat efektif jika diterapkan bagi siswa usia ini. Apalagi jika ada koordinasi bersama untuk menyusun dongeng tanggap bencana yang lebih berkualitas sehingga banyak sekolah yang menerapkannya.

Peran guru dalam dunia pendidikan sudah jelas. Guru harus mengikuti perkembangan zaman melalui berbagai inovasi pembeljaaran. Oleh karena itu, berinovasi melalui dongeng merupakan salah satu bentuk kreativitas guru untuk mengabdi pada masyarakat. Seorang inovator tentu peka terhadap kondisi yang dialami negaranya, salah satunya tanggap bencana. Semakin dini siswa tahu cara menanggapi bencana tentu lebih baik hasilnya. Tanggap bencana melalui pendidikan adalah alternatif solusi bagi permasalahan negeri ini.

Read More

Harapan Baru Pada LPTK

Tulisan ini dimuat di rubrik Suara Guru Koran Suara Merdeka 8 Maret 2014

Saya sependapat dengan Sekjen Federasi Guru Seluruh Indonesia (FSGI) Retno Listyarti bahwa pemberian gelar tidak menjawab permasalahan guru (SM, 11/-02/2014).

Menurut beliau, yang seharusnya diperbaiki adalah LPTKnya sebagai pabrik pencetak guru, karena selama ini tidak ada kontrol terhadap mutu lulusannya.

Namun, mengapa pemerintah justru sibuk mengurus gelar?

Wacana pemberian gelar ‘’Gr’’ bagi guru yang dianggap profesional dan telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) tampaknya tidak menyentuh permasalahan pendidikan.

Pemberian gelar hakikatnya tidak terlalu penting dan urgen, justru yang lebih penting adalah substansi dari kualitas pendidik itu sendiri.

Artinya, bukan berarti PPG tidak dapat meningkatkan kualitas calon guru dan guru profesional, melainkan penggemblengan guru yang sebenarnya adalah ketika mereka masih berada di jenjang S-1 pada LPTK masing-masing.

Selama kurang lebih empat tahun, mahasiswa mendapat banyak sekali materi perkuliahan yang berhubungan dengan dunia keguruan dan pendidikan.

Calon pendidik disiapkan dengan empat kompetensi yang harus dikuasai dari pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional melalui berbagai kegiatan di LPTK. Adapun PPG hanyalah ‘’pengembangan’’ kualitas, bukan ‘’penggemblengan ulang’’ bagi guru.

Mahasiswa yang lulus dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) seharusnya sudah mengantongi kompetensi tersebut.

Jika selama perkuliahan S-1 dianggap masih kurang tanpa mengikuti PPG, secara tidak langsung hal tersebut meragukan kualitas LPTK itu sendiri, karena sejak dulu, tidak ada PPG, banyak guru yang profesional.

Hal ini hanyalah paradigma pemerintah yang ingin meningkatkan kaulitas guru dengan standardisasi lulus PPG.

Sebagai lembaga yang menyiapkan calon pendidik, seharunya LPTK sudah yakin bahwa lulusannya siap beraksi di lapangan. Namun, jika masih ada keraguan di berbagai sudut sehingga diperlukan amunisi baru untuk menguatkan, tentu menjadi pemikiran tersendiri terhadap kualitas LPTK.

Bukan Segalanya

Gelar merupakan penghargaan bagi seseorang yang dianggap telah layak ditempatkan di dunianya. Namun bukan berarti gelar Gr yang ditawarkan pemerintah dapat menyelesaikan masalah pendidikan.

Menjadi pendidik adalah sebuah keniscayaan, maka gelar sarjana pendidikan seharusnya sudah cukup mewakili kualitas sarjana yang lulus dalam mempelajari ilmu kependidikan.

Jika gelar tersebut masih dianggap kurang dan dibutuhkan program serta gelar baru untuk menguatkannya, penulis rasa itu kurang efektif, justru penguatan perkuliahan di LPTK yang seharusnya dilakukan.

Wajarnya, jenjang pendidikan S-1 ditempuh selama empat tahun. Mungkin akan lebih baik jika ditambah setengah atau satu tahun sebagai pendidikan profesi yang dirangkai dalam satu jenjang pendidikan S-1. Bukan setelah mahasiswa lulus dan wisuda baru kemudian mendapatkan diklat pendidikan baru lagi. Karena hal tersebut dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lulusan suatu perguruan tinggi.

Apalagi jika harus menambah gelar, tampaknya hal tersebut hanya akan menambah kesenjangan sosial antara pendidik yang satu dengan yang lain.

Kesenjangan tersebut bukan tidak mungkin akan menimbulkan permasalahan baru yang dapat memengaruhi kinerja guru di sekolah.

Jika guru bergelar Gr dianggap lebih profesional sementara dalam suatu keadaan ternyata guru yang tidak bergelar Gr memiliki kinerja lebih baik, tentu akan ada pertentangan dalam kelompok. Apalagi jika sudah dihubungkan pada tunjangan profesi bagi guru yang profesional.

Permasalahan akan semakin melebar tidak hanya pada kinerja tapi mengarah pada kecemburuan sosial antarguru. Maka, pembenahan LPTK hendaknya segera diperbaiki dalam segala hal, meliputi kurikulum, manajemen pengelolaan akademik, mutu/kualitas akademik, tenaga kependidikan, sistem pembelajaran, sarana-prasarana dan sebagainya. LPTK seharusnya tak hanya menggemborkan gelar yang tidak begitu penting, karena yang paling penting adalah ‘’kualitas LPTK’’ dari berbagai hal.

LPTK Ideal

Menurut pandangan penulis, LPTK seharusnya tumbuh ideal dan berkualitas. LPTK yang belum siap melahirkan guru seharusnya tidak memaksakan diri membuka program kependidikan. Apalagi dengan akreditasi minim, hal ini justru seperti kampus abal-abal yang belum jelas akreditasinya.

Langkah pertama adalah ketegasan pemerintah. Artinya, jika pemerintah tidak tegas melakukan morarotium (penghentikan sementara) terhadap LPTK yang akreditasinya tidak jelas, penulis yakin pasti banyak LPTK abal-abal. Padahal, calon guru tidak hanya butuh kuliah dua kali dalam seminggu, kemudian minggu berikutnya pengumpulan tugas, dan tiba-tiba jadwal ujian pun datang.

Calon guru tidak bisa dididik secara instan. Butuh proses panjang untuk menumbuhkan jiwa keguruan bagi mahasiswa yang telah memantapkan hati sebagai calon tenaga pendidik.

Selain perkuliahan yang intens, LPTK wajib memberikan fasilitas-fasilitas yang mendukung profesi keguruan.

Calon guru tidak hanya butuh materi perkuliahan, tapi juga butuh keterampilan yang mampu meningkatkan kualitas diri. Salah satunya adalah keterampilan kepramukaan, soft skill, penelitian dan sebagainya.

Mustahil jika ada guru yang tidak mengenal pramuka, apalagi itu guru SD. Pemahaman kepramukaan sangat dibutuhkan guru karena di dalam kegiatan pramuka banyak mengandung pendidikan karakter.

Selain itu ada juga kegiatan Korps Suka Rela (KSR) PMI yang bergerak di bidang sosial dan medis. Dua kegiatan pramuka dan KSR itu hanya cuplikan kecil kegiatan yang harus dimiliki LPTK.

Calon guru hendaknya juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berkarya sesuai potensi masing-masing. Meskipun mereka adalah calon guru, bukan berarti tidak dapat berkreasi.

Mahasiswa yang memiliki keahlian menari diberi kesempatan menari, mahasiswa yang memiliki hobi menulis juga diberi wadah untuk mengembangkan kelebihannya tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil adalah perlu adanya organisasi atau komunitas yang mampu mewadahi mahasiswa dalam mengembangkan bakat, sehingga lulusan LPTK menjadi produk unggul yang kualitasnya tidak diragukan lagi.

Saatnya LPTK berbenah dan memperbaiki kualitas dalam segala hal. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Karena di pundak LTPK terselip masa depan guru Indonesia. (24)

—Dian Marta Wijayanti SPd, guru Homeschooling ANSA School, Lulusan Terbaik Jurusan PGSD Unnes 2013.

Read More

Selamatkan Wanita dan Anak dari Rokok

dimuat di Rubrik Perempuan Harian Suara Merdeka 18-02-2014

Saat ini, perempuan merokok sudah dianggap biasa. Tak jarang kita temukan fenomena ini di warung, mal, halte bus, ataupun di tempat-tempat lain. Secara kuantitas, jumlah perokok perempuan memang masih lebih rendah dibanding perokok laki-laki.

Namun, bukan tidak mungkin, seiring dengan gencarnya pengaruh kapitalisme dan kultur hedonisme, ke depan, kaum hawa dikhawatirkan akan semakin banyak yang terpapar dampak negatif asap rokok, baik sebagai perokok pasif maupun aktif.

Masyarakat belum menyadari betul bahaya rokok, meskipun di setiap bungkus rokok tertulis larangan dan peringatan bahaya rokok.

Sejak akhir 2013, kita melihat tulisan ''merokok membunuhmu''. Ini menunjukkan betapa berbahayanya rokok bagi kehidupan manusia.

Berdasarkan survei dampak rokok yang dipublikasi tim ilmuwan Prancis di jurnal ilmiah Epidemologi, disimpulkan bahwa perempuan lebih berisiko mengalami kematian dini karena rokok dibandingkan kaum pria.

Dari 380.000 warga Eropa berusia 40 tahun ke atas yang disurvei, risiko kematian dini perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki akibat konsumsi rokok.

Penelitian ini dilakukan dengan mengikuti kehidupan responden selama 12 tahun. Ditemukan 26.411 orang meninggal semasa periode penelitian.

Disebutkan juga, bagi pria yang merokok lebih dari 26 batang dan meminum lebih dari 30 gram alkohol per hari, risiko kematiannya 2,38 persen, sedangkan untuk perempuan dengan dosis rokok dan alkohol yang sama, risikonya jauh lebih tinggi mencapai 3,88 persen.

Hasil penelitian ini setidaknya menyadarkan kita bahwa industri rokok, yang selama ini menempatkan pria sebagai pasar utamanya, justru telah menjadi monster menakutkan bagi eksistensi kesehatan kaum hawa.

Terus Meningkat

Menurut Survei Ekonomi Nasional, jumlah perokok di Indonesia juga terus meningkat setiap tahun.

Menurut data Kemenkes, dalam kurun tahun 1970 sampai 2000, konsumsi rokok Indonesia meningkat dari 33 miliar batang menjadi 217 miliar batang. Tahun 2005, konsumsi rokok Indonesia sudah mencapai 214 miliar batang, meningkat menjadi 240 miliar batang tahun 2008, serta menjadi 279,4 miliar batang pada 2011, di mana perokok laki-laki masih mendominasi.

Penggunaan tembakau di kalangan wanita mencapai puncaknya pada 1980-an dan memiliki dam­pak kesehatan yang akan dirasakan beberapa tahun kemudian.

Perlu langkah serius pemerintah untuk menyelamatkan eksistensi perempuan dan keluarga dari silent killer rokok ini.

Pertama, pemerintah bisa memfasilitasi melalui petugas-petugas kesehatan bagi mereka yang berkomitmen untuk menghentikan merokok, lewat pendirian klinik kesehatan.

Kedua, mengubah paradigma bahwa merokok bukanlah ''simbol kedewasaan dan kegagahan, me­lainkan merusak dan merugikan''.

Ketiga, perlu adanya sinergi dari Kemenkes, tokoh masyarakat dan LSM/ormas untuk sering memberi penyuluhan bahwa merokok adalah perbuatan tidak baik. Pemerintah bisa memberikan edukasi pada para ibu rumah tangga agar untuk tidak merok.

Memang benar, merokok atau tidak adalah keputusan pribadi. Namun, yang perlu diperhatikan di sini adalah bahaya rokok, baik bagi kesehatan maupun lingkungan. Perokok adalah ciri orang boros. (24)


--Dian Marta Wijayanti SPd, Direktur Eksekutif Smarta School, Semarang.

Read More

Galau Guru dalam Penelitian

dimuat di Suara Merdeka 5 Februari 2014

"Lewat forum KKG dan MGMP, guru dapat membahas permasalahan yang mereka hadapi dalam penelitian"

Artikel ”Pentingnya Karya Ilmiah Guru” tulisan Yohanes Eko Nugroho SPd (SM, 16/1/14) memberikan pencerahan bahwa sangat penting bagi guru untuk menulis karya ilmiah. Namun yang luput dari pengkajiannya secara untuh adalah tentang penelitian guru. Selain jadi persyaratan kenaikan pangkat guru, penelitian memegang posisi urgen dalam pendidikan.

Saat ini banyak guru masih tabu dan ”tidak melek” penelitian. Di benak mereka, penelitian menghabiskan banyak waktu, uang, dan tenaga. Padahal penelitian tidak serumit yang ditakutkan. Sampai saat ini penelitian masih dianggap momok, menakutkan dalam dunia pendidikan.
Guru memang bukan dosen yang memiliki tugas Tri Darma Perguruan Tinggi: pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Namun penelitian bagi guru untuk meningkatkan kualitas diri adalah keniscayaan. Keraguan yang membelenggu guru untuk meneliti harus diakhiri.

Selama ini banyak kenaikan pangkat/golongan terjegal karena guru tidak melakukan penelitian. Selain berdampak pada guru, hasil penelitian pasti memberikan manfaat bagi orang lain dan dunia pendidikan. Dengan meneliti, guru bisa membuat ”rumusan perbaikan” pendidikan supaya menjadi lebih baik.

Dari hal teknis, seperti media/metode pembelajaran hingga perbaikan sistem seperti perubahan kurikulum dan kebijakan pendidikan. Makin intens guru meneliti maka makin banyak kontribusi bagi perbaikan pendidikan. Karena itu, gerakan meneliti harus segera direalisasikan sejak dini pada semua jenjang, baik guru SD/MI, SMP/MTs, maupun SMA/SMK/MA.

Banyak penelitian yang bisa dilakukan guru, salah satunya penelitian tindakan kelas (PTK). Dari mata kuliah metodologi penelitian atau penelitian pendidikan, guru ataupun calon guru telah mempelajari prosedur pelaksanaan PTK. Penelitian ini cukup mudah dilakukan karena tidak membutuhkan waktu lama dan dapat dilaksanakan sambil mengajar.

Sebenarnya, kebingungan guru bukan pada pelaksanaan penelitian melainkan pada format laporan penelitian. Dalam praktik, banyak guru sudah mahir meneliti, hanya pada hari-hari biasa tidak memerlukan instrumen dan dokumentasi khusus. Tapi saat PTK, guru harus menyiapkan instrumen dan dokumentasi khusus. Adapun hal-hal yang berhubungan dengan format laporan, guru bisa berkolaborasi dengan orang lain.

MemelopÏori Meneliti

Banyak alternatif bisa digalakkan untuk penelitian. Pertama; gerakan kepala sekolah meneliti. Sebagai pemimpin, kepala sekolah merupakan teladan bagi guru. Selain PTK, kasek juga harus melakukan penelitian tindakan sekolah (PTS). Dengan mengajak guru-guru berkolaborasi maka motivasi guru untuk berpikir maju dan meneliti makin tinggi.

Kedua; berkreasi dalam organisasi profesi. Melalui KKG dan MGMP, guru dapat membahas permasalahan yang dihadapi dalam penelitian. Pengembangan diri guru pun dapat menjadi bahan pembahasan. Guru yang sudah pernah atau mahir meneliti bisa menjadi tutor sebaya, termasuk berkait penyusunan laporan.

Ketiga; pelatihan terbimbing dari Dinas Pendidikan. Pelatihan penulisan laporan penelitian hendaknya didampingi sampai penulisan laporan penelitian selesai. Guru juga diberi refleksi terhadap penelitiannya supaya tahu kekurangannya. Jangan sampai guru merasa pengumpulan laporan penelitian dalam forum diklat hanya formalitas untuk mendapatkan sertifikat.

Keempat; pelaksanaan lomba penulisan laporan penelitian. Ajang kompetisi sangat lebih baik jika dijadikan program tahunan. Dengan begitu guru akan mempersiapkan lebih baik hasil yang akan diikutsertakan dalam lomba. Penghargaan bagi guru berprestasi akan memotivasi guru melakukan penelitian.

Banyak manfaat diperoleh jika gerakan guru meneliti ini diimplementasikan lebih nyata. Guru adalah pioner perubahan. Lebih cepat mencarikan solusi pendidikan melalui pendidikan tentu lebih baik dibanding menunggu solusi dari pihak lain. Guru kreatif adalah guru yang rajin meneliti. Saatnya guru meneliti. (10)

— Dian Marta Wijayanti SPd, lulusan terbaik PGSD Unnes pada April 2013, guru Karya Ilmiah Remaja (KIR) SMP Nasima Semarang

Read More

Menjadi CPNS di usia 21 tahun

Alhamdulillah
Puji syukur

Kebahagiaan yang luar biasa ketika 24 Desember 2013 menjadi tanggal diumumkannya aku lolos sebagai CPNS Kota Semarang. Dari sekitar 1300 peserta yang mengikuti seleksi formasi guru SD, aku termasuk salah satu dari 35 peserta yang terpilih. 

Tiada ambisi khusus ketika mengikuti tes seleksi ini. Hanya ingin memenuhi keinginan orang tua dan menjawab rasa penasaran bentuk soal tes CPNS aku mengikuti tes. Apalagi ketika mengikuti tes, aku masih menjalani studi di pasca sarjana Unnes. Jenjang belajar yang lama aku impikan.

Rencana Tuhan sungguh di luar prediksi siapapun. Alhamdulillah, tanggal 24 pagi di saat aku baru bangun tidur. Sudah ada sms ucapan selama bergabung di Pemerintah Daerah Kota Semarang. "Aku lolos seleksi". Berhubung masih belum sepenuhnya sadar, aku pun tidur kembali. Sampai akhirnya ibu menanyakan hasil seleksi CPNS. Baru aku kebingungan mencari kora "Suara Merdeka" waktu itu.

Ternyata benar, dari 35 nama peserta yang lolos, namaku tertulis di urutan ke-21. Aku pun segera menelepon ibu dan mengabari kekasih yang sedang bertugas mengisi training jurnalistik di Batang.

Tuhan, inilah jalan terbaik yang engkau ridhoi. Menjadi Ibu Guru SD adalah masa depanku. Selamat tinggal sementara untuk pasca sarjanaku. Bismillahirrohmanirrohiiim. Puji syukur yang luar biasa ku haturkan padaMu ya Allah. Selamat belajar murid-muridku. Tunggu Bu Dian ya ,,,, kalian adalah lahan ibadahku.

Read More

GBHN dan Kedaulatan Ekonomi

Artikel dimuat di Suara Karya 17/12/2013 dan Koran Jakarta 18/12/2013 (kekhilafan artikel kembar)

Oleh: Dian Marta Wijayanti

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) selama ini terkubur. Padahal, spirit nasionalisme, berbangsa, dan bernegara terselip di dalamnya. Maka Kongres Kebangsaan yang digagas Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) harus ditindaklanjuti dengan berbagai gerakan revolusioner untuk menghidupkan kembali GBHN sebagai kekuatan negara.

Negara kehilangan power di tengah badai globalisasi. Akhirnya, ekonomi yang berkembang di Indonesia sudah jauh dari kerakyatan dan Pancasila. Kongres Kebangsaan diharapkan bisa melahirkan kembali GBHN. Gagasan menghidupkan kembali GBHN harus direspons positif semua kalangan, tak hanya dari para tokoh dan pimpinan partai. Insan pendidikan dan ekonom harus ikut serta menghidupkan kembali GBHN.

Kongres Kebangsaan di Jakarta, Selasa (10/12), dihadiri beberapa kalangan dan lembaga seperti Panglima TNI, Ketua DPR, Ketua Mahkamah Konstitusi, dan Ketua Mahkamah Agung (MA). Setelah ketua lembaga negara memaparkan pandangannya, dilanjutkan ketua umum partai politik.

Semua harus menyambut baik. Pemerintah, parpol, ormas, dan kalangan lain perlu menindaklanjuti gagasan dihidupkannya GBHN agar ada arah pembangunan ekonomi bangsa. Logika penghidupan GBHN sangat kuat karena landasan pembangunan saat ini dirasakan tidak efektif, tanpa haluan.

Ketua parpol sangat mendukung GHBN dilahirkan kembali. Ada beberapa alasan logis untuk melahirkan GHBN kembali, di antaranya Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang belum mengakomodasi sebuah pedoman pembangunan dan menyulitkan program pemerintah untuk berjalan secara berkelanjutan.

Haluan negara yang baru dapat mengarahkan rencana pembangunan secara teratur dengan jangka waktu tepat.

Indonesia perlu memperbaiki kualitas bernegara. Maka tidak adil kalau GBHN diganti konsep Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang dibuat, dikontrol, dan dinilai pemerintah sendiri. GBHN perlu agar ada acuan arah pembangunan.

Catur Sukses Pembangunan Nasional yang diharapkan tercapai pada tahun 2045 salah satunya didukung dengan GHBN. Rangkaian pencapaian kesejahteraan dibagi dalam tiga dekade yakni 2015-2025, 2025-2035, dan 2035-2045 dengan satu capaian yang sifatnya kuantitatif dan kualitatif. Karena tak ada lagi GBHN, akibatnya pembangunan disesuaikan dengan visi-misi presiden terpilih.

Selain itu, UU dirasa semakin rancu karena bentuk pemerintahan tak jelas, presidensiil atau parlementer. Ke depan, hal itu harus ditata kembali. Perlu juga diubah butir-butir yang tidak sesuai dengan Pancasila.
UU pun dirasa perlu ditata ulang karena pascareformasi banyak sekali peraturan dalam perundang-undangan tidak prorakyat.

Di sisi lain, stabilitas keamanan dan politik juga penting. Tanpa stabilitas politik dan keamanan tak mungkin pembangunan berjalan. Negara harus mengedepankan kepentingan nasional. Pemerintah harus berani melawan kontrak yang tak sesuai dengan nasionalisme Indonesia.

Kadaulatan Ekonomi

Ekonomi menjadi faktor utama yang harus dibenahi karena selama ini sistem ekonomi kapitalistik dan neoliberalisme. Padahal, Indonesia membutuhkan ekonomi kerakyatan sesuai konstitusi dan Pancasila. Ekonomi kerakyatan, sebagaimana dikemukakan dalam Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945, adalah sebuah sistem untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi.

Selain itu, ekonomi kerakyatan sangat bertolak belakangan dengan sistem neoliberalisme yang bertujuan utama mengembangkan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas. Ekonomi kerakyatan disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.

Lalu bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Indonesia harus segera mewujudkan kedaulatan ekonomi seperti melalui pengembangan koperasi. Ide besar Bung Hatta ini harus direalisasikan dengan tegas karena lewat koperasi Indonesia bisa membangun ekonomi.

Semua pengembangan dan pengelolaan BUMN harus berbasis kerakyatan dan tolak kaum kapitalis penjajah. M Yudhie Haryono (2013) menjelaskan pentingnya pengelolaan BUMN dari, oleh, dan untuk rakyat. Jadi, bukan untuk kaum penjarah yang menindas rakyat.

Semua pemanfaatan hasil bumi, laut, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini untuk memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta memelihara fakir miskin dan anak telantar. Formula tersebut bisa ditegakkan dengan demokrasi ekonomi.

Indonesia harus memperkuat ekonomi kerakyatan dan agar ekonomi nasional tidak mudah terimbas ketika terjadi krisis dari sejumlah negara. Maka, pemerintah harus memberi perhatian lebih untuk sektor riil, di antaranya pertanian dan perikanan guna menggerakkan ekonomi di daerah.
Indonesia harus bisa mengamankan pangan dalam negeri sebab bila pemerintah tidak mampu mengamankan pangan dalam negeri, andaikan terjadi krisis keuangan atau ekonomi, bisa berdampak buruk. Hal itu sudah jelas tertera pada GBHN.

Haluan negara yang mengacu pada Trisakti Bung Karno sudah jelas bahwa bangsa ini akan berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara kebudayaan. Itulah yang harus diimplementasikan dalam kebijakan agar masa depan Republik ini lebih baik.

Pemerintah perlu menetapkan pedoman baku semacam GBHN yang mengamanatkan secara tegas pencapaian kemandirian pangan dan energi. Kebergantungan Indonesia yang sangat tinggi pada impor pangan, mencapai 12 miliar dollar AS setahun, dan impor bahan bakar minyak (BBM) sekitar 150 juta dollar AS per hari, menyebabkan defisit transaksi berjalan kian lebar. Indonesia juga harus menegaskan kembali, ekonomi harus berpijak pada Pancasila.

Read More

Ibu, Guru Revolusioner untuk ABK

Tulisan ini dimuat di Opini Harian BAROMETER 16 Desember 2013

            Anak berkebutuhan khusus (ABK) seharusnya mendapat perhatian serius, khususnya dari ibu. Karena, selama ini ABK masih dipandang sebelah mata dan kurang terurus, baik pendidikan maupun masa depannya. Padahal, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan kesejahteraan sama.

            Selama ini, penanganan ABK lebih diamanahkan di lembaga pendidikan tertentu, seperti SLB, homeschooling, dan lembaga psikolog/pendamping ABK. Pendidikan itu bisa dinikmati anak jika orangtua mereka mampu. Namun, bagaimana nasib anak yang orangtuanya tak mampu? Tentu memprihatinkan. Maka dari itu, peran ibu menjadi sangat urgen. Karena hakikatnya, ibu adalah “guru revolusioner” dalam kehidupan manusia. Ibu adalah orang yang paling mengerti kondisi, sifat, karakter, dan hitam putihnya anak. Masa depan anak sangat ditentukan ilmu dan kasih sayang dari ibu.

            Jumlah ABK di negeri ini semakin banyak. Ironisnya, mereka tidak mendapatkan pendidikan khusus, pengembangan potensi, serta penggemblengan intelektual seperti anak lainnya. Padahal, fakta di lapangan membuktikan ABK memiliki potensi luar biasa untuk dikembangkan. Jika menunggu kesiapan sekolah formal untuk menampung ABK, tentu banyak biaya. Maka, mau tidak mau ibu harus siap menjadi guru revolusioner bagi anak.

Nasib ABK

Menurut data terbaru, jumlah ABK di Indonesia tercatat mencapai 1.544.184 anak, dengan 330.764 anak (21,42 persen) berada dalam rentang usia 5-18 tahun. Dari jumlah itu, hanya 85.737 anak berkebutuhan khusus yang bersekolah. Artinya, masih terdapat 245.027 anak berkebutuhan khusus yang belum mengenyam pendidikan di sekolah, baik sekolah khusus ataupun sekolah inklusi.

Tugas mengurus ABK sebenarnya tanggung jawab bersama. Namun, saat ini masyarakat sudah memahami keberadaan ABK. Buktinya, banyak orangtua menyekolahkan anaknya di SLB maupun homeschooling. Tujuannya agar anak mendapatkan pendidikan, pembinaan, dan perlakuan khusus.

Stigma ABK sebagai “kelainan” sudah mulai luntur. Publik menyadari ABK juga bagian dari masyarakat. Mereka membutuhkan kehidupan sama seperti anak-anak pada umumnya, termasuk dalam pendidikan. Zaman dulu, ABK dianggap bagian yang memalukan dan menjadi “aib” bagi keluarga. Tapi saat ini, keberadaan ABK telah diakui sebagai anugerah Tuhan yang dilahirkan berbeda namun memiliki potensi luar biasa.

ABK mendapat hak pendidikan sama seperti manusia umumnya. Namun sayangnya, banyak sekolah belum siap menerima keberadaan mereka, begitu pula sekolah inklusi. Di sekolah inklusi, rata-rata belum siap menangani ABK. Bahkan, anak dibedakan dari pergaulan teman-teman di sekolah. Mereka dicibir dan diacuhkan dari pergaulan kehidupan. Maka, peran ibu sangat penting bagi ABK, terutama dalam pemilihan tempat belajar.

Peran Ibu Revolusioner

Bagi anak, ibu merupakan guru kehidupan. Dari masa prenatal sampai anak lahir di dunia, ibu menjadi orang pertama dikenal anak. Layaknya guru, ibu memiliki tujuan jelas bagi buah hatinya. Semua ibu berharap perkembangan edukatif pada anak, terutama pada ABK. Maka, kehadiran ibu revolusioner sangat dibutuhkan untuk mengedukasi ABK.

 Dalam kaca mata edukatif, ibu revolusioner adalah perempuan yang siap bangkit dan berjuang menghidupkan keraguan bagi perkembangan anaknya. Pasalnya, hakikat “sekolah ABK adalah semua yang bukan sekolah”. Sekolah natural berbasis keluarga sangat dibutuhkan  mereka untuk mencapai kemandirian hidup. Hal itu sejalan dengan Pasal 51 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak penyandang cacat fisik/mental diberikan kesempatan sama dan aksesibilitas memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Namun, fakta di lapangan berkata lain, banyak ibu ABK yang pesimis pada potensi anak mereka. Bahkan, ada yang merasa kehidupan anaknya telah berakhir ketika terdeteksi ABK. Hanya kekurangan ABK yang dilihat. Mereka tak yakin setiap anak lahir pasti memiliki potensi hebat sebagai amanah Tuhan. Rasa pesimis itulah yang harus segera dihapus. ABK bukanlah kondisi yang patut dikasihani, tetapi ABK memerlukan bantuan orang di sekitarnya untuk menemukan jati diri dalam mengembangkan potensi pribadinya.

Untuk menemukan potensi hebat, anak membutuhkan pendidikan. Manusia dianggap sebagai manusia seutuhnya jika ia sudah mendapatkan pendidikan, begitu pula anak khusus. ABK yang telah mendapatkan pendidikan secara telaten diharapkan tumbuh menjadi manusia berprestasi. Berbeda dengan ABK yang tak mendapatkan tindakan khusus, anak akan tumbuh apa adanya tanpa perkembangan bermakna.

            Ibu yang revolusioner tentu optimis bahwa anaknya tumbuh menjadi manusia luar biasa. Dari rasa optimis itu, ibu akan memilih pendidikan tepat. Bahkan, mereka menjadi guru sendiri bagi ABK. Maksud pendidikan yang tepat di sini tidak hanya pada pendidikan formal, namun ranah informal dan non formal juga penting.

Mengembangkan ABK

Peran ibu sangat diperlukan pada pendidikan informal bagi ABK. Ibu tak butuh pendidikan mengurus anak. Namun, ibu membutuhkan informasi mengembangkan bakat anak. Banyak ibu yang masih belum bisa terima dengan kondisi ABK. Sehingga, banyak yang acuh dan membedakan anaknya. Bukan berarti tidak sayang, namun kesiapan menerima kenyataan adalah salah satu faktornya. Rasa malu, bingung, takut, serta khawatir seringkali menjadi bayang-bayang ibu ABK.

Ada beberapa hal sederhana yang perlu dilakukan ibu ABK. Pertama, senyum kasih sayang. Kemurnian senyum ibu sangat penting bagi anak. Senyum tulus tentu memberikan motivasi bagi anak. Dengan senyum, keberadaan anak lebih diakui. Apalagi, jika senyum itu ditambah sentuhan, pelukan, ciuman dan cinta tulus.

Kedua, ibu perlu mengenal yang disukai ABK. Karena, setiap anak hidup dalam keunikannya. Ada anak-anak suka menggambar, menyanyi, bermain musik, menulis, dan sebagainya. Dengan mengetahui potensi, ibu dapat memfasilitasi bakat anak. Fasilitas tak harus barang mewah. Namun, barang-barang sederhana yang sekiranya dapat menunjang sangat berharga bagi anak.

Ketiga, ibu memberikan ruang bagi anak untuk berkreasi. Salah satu bentuk kreasi itu dapat dilakukan di sekolah. Anak dapat berinteraksi dengan teman-teman dengan berbagai karakter. Namun, banyak ibu khawatir melepaskan anak spesialnya. Padahal, terlalu mengekang anak, sebenarnya tak baik. Ketika anak diberi kesempatan berkreasi, anak lebih bahagia dan menemukan pengalaman bermakna. Pengalaman itu bukan tak mungkin mencetak prestasi. Hal itulah yang diharapkan muncul pada ABK. Melalui keterbatasan, ibu dapat mencari alur prestasi bagi ABK. Karena banyak fakta berbicara bahwa ABK jika dibina mampu melebihi kemampuan anak pada umumnya.

Oleh Dian Marta Wijayanti, SPd

Wisudawan Terbaik Jurusan PGSD Unnes April 2013, Mahasiswi Pascasarjana Unnes, Guru Homeschooling ANSA School Semarang

Read More