Sukseskan Kurikulum 2013

Berbicara tentang kurikulum tidak akan ada habisnya. Apalagi untuk kurikulum terbaru yang mulai tahun ajaran ini harus dijalankan oleh sekolah-sekolah.

Kurikulum 2013 yang terkenal dengan pendekatan scientific-nya memang menjadi polemik baru bagi dunia pendidikan. Pasalnya, banyak guru dan sekolah yang belum siap untuk menerapkan kurikulum ini. Apalagi ditambah sarana prasarana dan pengetahuan guru terhadap kurikulum 2013 yang masih sangat minim.

Berbagai masalah lain yang muncul diantaranya adalah terkait dengan keberadaan buku guru dan buku siswa yang belum ada di lapangan. Padahal mulai beberapa minggu yang lalu tahun ajaran baru sudah mulai. Sungguh sangat disesali keadaan ini. Ditambah lagi, masih banyak guru yang belum mengikuti sosialisasi kurikulum 2013 secara baik. "Bingung" adalah efek nyata yang banyak dirasakan para guru. bahkan banyak yang merasa tidak siap menjalankan dengan alasan administrasi pembelajaran yang sangat rumit dan prasarana di sekolah belum dapat memfasilitasinya. 

Berbeda dengan yang ditayangkan pada kegiatan sosialisasi. Kelas percontohan memiliki siswa yang relatif sedikit, beerbeda dengan jumlah siswa di ebberapa sekolah di tanah air. Peralatan seperti LCD dan penunnjang lainnya pun sangat mendukung. Tidak seperti keadaan sekolah-sekolah di Indonesia pada umumnya.

Namun yang menjadi perhatian di sini adalah siapa yang berani menanggung amanah? Ketidaksiapan pemerintah memang nyata. Tapi, hal tersebut tidak harus disikapi dengan pesimis. Dengan keadaan dan pengetahuan seadanya penulis berharap rekan-rekan guru di Indonesia bersedia membantu pemerintah untuk menyukseskan program ini. karena bagaimana pun, menjadi abdi negara di bidang pendidikan adalah tugas kita. "Jika bukan kita, siapa lagi ....". Maka dari itu, penulis berharap kurikulum 2013 dapat benar-benar memperbaiki kualitas pendidikan di negeri ini.

Read More

ORTU KOLOT: PROTES PPD

Ya Tuhan, Engkau memang dzat luar biasa yang mampu menciptakan keberagaman dari ribuan makhluk yang engkau ciptakan. Seperti yang saya temukan beberapa hari ini.

Topiknya "tes psikolog". Salah satu persyaratan yang harus dikumpulkan pendaftar PPD Kota Semarang untuk formasi siswa SD adalah mengumpulkan hasil tes psikolog bagi yang usianya kurang dari 6 tahun. Persyaratan itu memang "berat bagi beberapa orang tua. Tapi demi "sang buah hati", orang tua pun berusaha memberikan yang terbaik.

Namun berbeda dengan CALON wali murid yang satu ini, sebut saja SK. SK adalah salah satu orang tua yang ingin anaknya sekolah di Kota Semarang. Kedatangannya cukup membuat heboh. Karena anaknya tidak diterima baik pada pilihan SD1 maupun SD2, SK dengan mengotot berupaya agar anaknya tidak diterima.

Secara administratif, KK yang dimiliki SK memang berasal dari Luar Kota (LK). Adapun untuk LK, sekolah hanya bisa menerima 3 siswa untuk memenuhi daya tampung 5%. Sayangnya, SK belum bisa menerima. Ia merasa dirugikan dengan sistem yang dimiliki Pemkot Semarang. Menurut SK, jika keputusan yang diambil Pemkot dalam penentuan kuota 50% untuk Dalam Rayon (DR), 45% untuk Luar Rayon (LR), dan 5% untuk Luar Kota (LK), maka akan terjadi ketidakadilan.

SK mencoba membandingkan dengan kondisi di Denpasar. Di Denpasar ada perkampungan yang sebagian besar masyarakatnya berasal dari Jawa. Jika peraturan ini berlaku di Denpasar, tentu anak-anak di sana tidak dapat bersekolah. Sekolah sudah berusaha menjelaskan bahwa tiap wilayah memiliki peraturan yang berbeda. Jadi jangan disamakan. Kalau pun sistem ini disamakan, tentu tetap akan ada kebijakan yang berbeda dalam menanggapi studi kasus tersebut.

Kurang puas dengan jawaban sekolah, SK berlanjut ke UPTD setempat karena tidak mau anaknya dirugikan di negaranya sendiri. "Sekolah di negara sendiri kok susah, lalu bagaimana nasib anak saya jika tidak bisa diterima kesana kemari". Masih kurang puas dengan penjelasan yang diterima dari UPTD, SK kembali di sekolah tempat ia mendaftarkan anaknya. Dengan nada layaknya "orang terpintar sedunia", SK pun masih menyalahkan sistem. Tapi tentu yang menjadi sasaran adalah operator PPD.

Perlu diketahui bahwa siswa terdaftar usianya juga masih di bawah 6 tahun. Tapi ketika ikut tes psikolog SK menimpali "Cuma gitu aja kok bayarnya mahal". Pernyataan SK yang tidak sesuai dengan status akademiknya sebagai sarjana.

(Hasil diperoleh langsung dari Dinas Kota ya Pak .......... kenapa kami yang disemprot berhari-hari sama njenengan?????? Ini anak njenengan juga kami daftar non online untuk memenuhi kuota. Tapi kan yo belum bis angasih kepastian. Lha neg gk sabar mbok yo daftar swasta wae yen duite akeh)

Read More